Banyaknya permasalahan pengurangan karyawan atau pemutusan hubungankerja (PHK), dan sulitnya proses perizinan yang dirasakan serta infrastruktur jalan raya yang rusak selain jumlah UMK / UMR Kabupaten menjadi potensi para pengusaha memindahkan pabriknya diluar wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut akan menjadi problem besar bagi dunia usaha dan investasi di Kabupaten Sidoarjo,
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai leading sector investasi dan perizinan perlu untuk selalu dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para pelaku usaha di Kabupaten Sidoarjo, untuk dapat mendengar permasalahan serta berdiskusi mencari jalan keluarnya yang dikemas dalam agenda Coffee Morning. Dengan adanya Coffee Morning diharapkan akan membuka kanal komunikasi non formal antara pengusaha dengan pemerintah daerah. Coffee Morning yang baru pertama digelar ini dihadiri puluhan pengusaha, mulai dari PT. Kapal Api, PT. Sekar Laut Group dan pengusaha kawasan Industri di Sidoarjo, termasuk industry kawasan Jabon. Sedangkan dari BUMN yang mengikuti coffee morning tersebut yaitu Jasa Marga dan Angkasa Pura.Dihadapan puluhan pengusaha, Gus Muhdlor (sapaan akrab Bupati Sidoarjo) menjamin urusan perizinan di Sidoarjo tidak ada yang sulit, investor dimudahkan. Keluhan lainnya, perbaikan infrastruktur jalan raya yang sering rusak akan segera ditindaklanjuti. Dan dalam kesempatan yang sama, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono, S.Sos, M.Si menjelaskan bahwa pada triwulan I tahun 2021 nilai investasi yang masuk di angka senilai Rp 3 triliun lebih. Sedangkan target 2021 DPMPTSP mematok sebesar Rp 9 triliun, meski target itu bersifat sementara.”
Dengan digelarnya acara “Coffee Morning” diharapkan pula akan membangun citra baik daerah sebagai penghangat pagi pertemuan pemerintah bersama instansi vertikal, kalangan pengusaha, dan perbankan untuk berkomitmen bersama menggenjot nilai investasi yang masuk ke Sidoarjo dan otomatis akan membuka ribuan peluang lapangan kerja barubagi warga Sidoarjo. Sehingga pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan potensi pengusaha memindahkan pabriknya bias dicegah.
