Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020, tentang Road Map Birokrasi 2020-2024, maka Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sidoarjo dan PTSP Kabupaten Tulung Agung mengadakan studi refrensi terkait Pembangunan Zona Integritas dan Mall Pelayanan Publik ke Kantor Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sidoarjo.
Rombongan tim terdiri atas 5 (lima) orang tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Tulungagung, Lillik Wijayati, S.H, tersebut berkunjung ke Kantor Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 24 Juni 2021. Kunjungan diterima oleh bapak Wahyu Herison Made, S.STP, M. HP, selaku Kabid Pengembangan dan Promosi DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, dalam pertemuan tersebut tim dari DPMPTSP Kabupaten Tulungagung apa saja yang harus dipersiapakan unruk pembangunan Zona Integritas dan Mall Pelayanan Publik. Kabid Pengembangan dan Promosi DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo menjelaskan untuk pendirian MPP di Kabaupaten Sidoarjo yang harus disiapkan adalah dasar-dasar hukum yang menaungi pendirian MPP.
Sedangkan untuk fasilitas-fasiltas atau sarana dan prasarana yang harus ada didalam pendirian MPP antara lain sebagai berikut :
(counter pelayanan, tempat bermain anak, ruang laktasi / menyusui, fasilitas disabilitas, kantin dan sarana fotocopy / penjualan ATK, meeting room, toilet pengunjung, pojok baca dll). beliau juga menjelesakan tahapan pendirian MPP Kabupaten Sidoarjo yaitu pada tahun 2017 dilaksanakan penandatanganan MoU untuk pendirian MPP di Kabupaten Sidoarjo dan pada saat acara Soft Launching MPP Sidoarjo, Depuri Bidang Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, ibu Diah Natalisa menyatakan bahwa MPP Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sudah layak untuk di Launching.
dan akhirnya pada tanggal 29 Januari 2019 grand launchinggedung MPP Sidoarjo, yang pada saat ini ada 23 instansi yang memberikan pelayanan serta 177 layanan bisa diselesaikan di MPP Sidoarjo. Dengan dilaksanakannya studi referensi DPMPTSP Kabupaten Tulungagung ke DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo diharapkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung akan lebih siap dalam mempersiapkan pembangunan Zona Integritas dan MPP di Kabupaten Tulungagung. Sehingga, dapat terwujud pelayanan publik yang lebih prima dan memudahkan masyarakat untuk mengurus keperluan administrasi dengan cepat dan mudah.
